Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029. Acara yang berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan pada Selasa (18/3/2025) ini menjadi forum penting dalam merumuskan kebijakan strategis untuk percepatan pembangunan kota.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menegaskan bahwa Balikpapan saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis karena kepemimpinan di tingkat provinsi dan beberapa pimpinan fraksi di DPRD berasal dari Balikpapan. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Ini adalah periode emas. Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, hingga unsur pimpinan fraksi DPRD berasal dari Balikpapan. Dengan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, kita bisa mendorong pembangunan lebih cepat," ujarnya.
Sinergi Anggaran dan Tantangan Pembangunan
Dalam Musrenbang ini, kebutuhan pembangunan yang teridentifikasi mencapai Rp10 triliun, sedangkan APBD Kota Balikpapan saat ini hanya sekitar Rp4 triliun lebih. Rahmad Mas'ud menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran.
"Ketua DPRD dari Balikpapan, Komisi III DPRD yang menangani pembangunan juga dari Balikpapan. Dengan kondisi ini, peluang kita untuk mendapatkan tambahan anggaran sangat besar," kata Rahmad.
Penguatan CSR untuk Pembangunan Kota
Selain pembahasan RKPD dan RPJMD, Musrenbang juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan se-Kota Balikpapan 2025-2030. Rahmad menekankan bahwa pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Balikpapan belum optimal dan dapat dimaksimalkan untuk membantu pembangunan.
"Perusahaan yang beroperasi di Balikpapan memiliki tanggung jawab sosial, dan CSR mereka harus bisa lebih berkontribusi bagi masyarakat," ungkapnya.
DPRD Dorong Aspirasi Masyarakat dalam RKPD 2026
DPRD Kota Balikpapan turut berperan aktif dalam Musrenbang dengan mengusulkan 1.438 pokok pikiran yang berasal dari berbagai mekanisme seperti reses, dialog warga, dan audiensi. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, berharap hasil Musrenbang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Fokus Infrastruktur dan Pengembangan Kota
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdullah, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Jembatan Kampung Baru - Kariangau yang membutuhkan anggaran Rp615 miliar. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kota dan provinsi harus lebih aktif agar proyek-proyek besar ini bisa berjalan optimal.
"Pemerintah Kota Balikpapan harus proaktif dalam koordinasi dengan dinas di tingkat provinsi agar proyek infrastruktur mendapat dukungan penuh," ujarnya.
RPJMD 2025-2029 dan Masa Depan Balikpapan
Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni, menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan fokus pada pembangunan kota cerdas dan inovatif. Beberapa program prioritas meliputi peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan pengendalian banjir.
Selain itu, penataan kota juga akan diarahkan untuk mendukung program Balikpapan Bebas Kabel, di mana seluruh jaringan listrik dan telekomunikasi akan ditanam di bawah tanah. Langkah ini bertujuan menciptakan kota yang lebih rapi dan modern.
"Pembangunan transportasi massal dan konektivitas berkelanjutan harus menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat semakin mudah," ujar Murni.
Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan pembangunan Balikpapan dapat berjalan lebih cepat dan terencana, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0 Comments:
Posting Komentar