Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin meluas. Dalam sepekan terakhir, mahasiswa, akademisi, dan aktivis turun ke jalan menentang revisi yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer, mengancam demokrasi, dan mencederai reformasi 1998.
Publik juga mengecam proses pembahasan RUU TNI yang dianggap tertutup dan terburu-buru. DPR dan pemerintah disebut akan mengesahkan revisi ini dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (21/3), sebelum memasuki masa reses.
Aksi Penolakan di Berbagai Kota
Pada Rabu (20/3), demonstrasi terjadi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Di Jakarta, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi di depan kompleks parlemen, bahkan sempat menghadang kendaraan yang membawa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Supratman mengklaim perubahan dalam revisi UU TNI hanya sebatas perbaikan tata bahasa. "Hanya menyesuaikan dari sisi gramatikal saja," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3).
Sementara itu, di Makassar, Aliansi Masyarakat Sipil menggelar aksi di DPRD Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin, menyerukan agar DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU TNI. "DPR dan pemerintah harus menghentikan pembahasan RUU TNI, tak memiliki urgensi yang jelas," kata Koordinator Aksi, Badai.
Aliansi Jogja Memanggil juga menggelar demonstrasi di depan Museum TNI AD Dharma Wiratama, Yogyakarta. Humas aksi, Bung Kus, menegaskan bahwa publik harus bersatu menolak revisi ini. "Hari ini kami menyerukan kawan-kawan di kota lain untuk ikut menggagalkan RUU TNI," ujarnya.
Sikap Akademisi: Tolak Dwifungsi Militer
Selain aksi di jalanan, akademisi juga turut bersuara. Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi di halaman Gedung Balairung UGM pada Selasa (18/3). Mereka mengecam revisi UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Tidak ada urgensinya membahas perubahan UU TNI, apalagi jika dilakukan secara tertutup dan tersembunyi di hotel mewah, bukan di rumah rakyat - Gedung DPR," demikian pernyataan resmi mereka.
Rektor UII, Fathul Wahid, juga menyerukan agar kampus-kampus dan masyarakat sipil bersatu menolak revisi ini hingga dibatalkan. "Suara lantang dari kampus harus disambut oleh masyarakat sipil lainnya," katanya.
Gelombang Protes Berlanjut
Di Solo, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar demonstrasi di depan DPRD Solo, menegaskan bahwa revisi UU TNI bisa membuka jalan bagi kebangkitan Orde Baru. Presiden BEM UNS, Muhammad Faiz Yuhdi, menegaskan bahwa militer tidak boleh kembali memiliki kekuasaan di ranah sipil. "Yang ditakutkan, terjadi Orde Baru jilid 2," katanya.
Di Surabaya, puluhan aktivis yang memperingati Hari Perempuan Internasional juga menolak revisi UU TNI. Mereka melakukan longmars dari Jalan Basuki Rahmat hingga Gedung Negara Grahadi sambil membawa spanduk berisi tuntutan mereka.
Penanggung jawab aksi, Elsa Ardhilia Putri, menegaskan bahwa revisi ini dapat mempersempit kebebasan sipil dan mengancam hak perempuan. "Kita menolak RUU TNI karena militerisme akan mempersempit ruang demokrasi," ujarnya.
Massa aksi di berbagai daerah berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RUU TNI agar tidak disahkan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Mereka menegaskan bahwa kembalinya dwifungsi militer merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
0 Comments:
Posting Komentar